Tulisan Pemprov DKI Minta Sandaran ke Dubes Asing Akhirnya Ditarik

Berita

Tulisan Pemprov DKI Minta Sandaran ke Dubes Asing Akhirnya Ditarik

Merdeka. com – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan adanya penarikan surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Representatif Besar negara sahabat untuk turut serta membantu tujuan pasien isolasi di vila susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

“Benar, surat tersebut telah ditarik oleh pihak Pemda, ” ucap singkat Faiza masa dikonfirmasi merdeka. com, Jumat (2/7).

Penarikan surat setelah adanya suruhan klarifikasi oleh Kementerian Sungguh Negeri kepada pihak Pemprov DKI. Tidak disebutkan dengan rinci penjelasan yang disampaikan oleh Pemprov yang menjadi alasan adanya surat tersebut.

Dia juga enggan menjelaskan lebih tinggi atas tindak lanjut sejak surat yang sempat menjadi viral itu. “Bisa ditanyakan ke pihak DKI, ” pungkasnya.

Sebelumnya, surat dari Pemprov DKI terhadap perwakilan negara langka di Jakarta mendapat pertimbangan dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menilai surat tersebut tidak patut. Kalau surat itu dalam rancangan mengajak kolaborasi, Gembong mengatakan ajakan kolaborasi tidak hanya sebatas kepada Duta Luhur.

“Kalau tulisan itu ditujukan kepada para-para Duta Besar negara sahabat rasanya kok tidak sopan, ” ucap Gembong.

Politikus PDIP itu berujar, kolaborasi sejatinya membawa seluruh lapisan elemen umum tanpa harus mengajak dengan khusus bahkan resmi dengan menggunakan surat berkop lembaga pemerintahan.

Lagipula, imbuhnya, Pemprov dilarang bersuara pasif dengan hanya menduduki partisipasi masyarakat untuk menutup kebutuhan pasien isolasi. Walaupun kondisi keuangan Jakarta sedangkan tidak baik, Gembong meyakini Pemprov mampu menangani kedudukan pandemi dengan segala keterbatasan.

Hal terutama lainnya yang disoroti Jagoan yakni, agar Jakarta tak mendapat stigma sebagai daerah mengemis bantuan.

“Jangan sampai ada tanda hanya menunggu uluran tangan dari Duta Besar, ataupun masyarakat sementara Pemprov enggak berbuat. Jangan ada sebutan ‘Provinsi Pengemis’ kepada negeri lain, ” pungkasnya.

Sebelumnya beredar surat yang diduga berkop dibanding Sekretariat Daerah Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI Jakarta di media baik terkait permintaan bantuan sejumlah fasilitas untuk lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19 di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

Tulisan yang ditujukan kepada dubes negara asing tersebut tertanggal 28 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Andhika Batu, Kepala Biro Kerja Setara Daerah Pemprov DKI.

Dalam surat itu tertera sejumlah barang yang perlu dipenuhi, di antaranya masing-masing 5. 000 bagian velbed, meja lipat mungil, ember, sapu, kipas maujud, dan lain-lain. Ada pula kebutuhan 500 unit dispenser air, delapan unit komputer, lima unit printer, serta dua unit laptop.

Surat tersebut serupa menyertakan barang-barang yang diperlukan untuk memaksimalkan ruang isolasi di rumah sakit daerah DKI, seperti 30 bagian ventilator, 20 buah kamp serba guna, 300 pokok matras, dan sejumlah bahan lainnya.

Di dalam bagian akhir surat, dikatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka jika kedutaan berniat untuk berkontribusi buat pemenuhan barang-barang tersebut.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menuturkan surat permohonan bantuan dari Pemprov DKI yang diperuntukkan bagi para duta gembung negara sahabat yang viral di media sosial, adalah untuk berkolaborasi menghadapi Covid-19.

“Jakarta itu kota kolaborasi. Tentu kita mengajak semua masyarakat berangkulan bersama untuk saling positif satu sama lain. Tak hanya dubes, tapi seluruh elemen masyarakat, ” perkataan Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/7) malam.

Riza menuturkan bahwa selama ini pihaknya bekerjasama dengan berbagai elemen terutama swasta untuk berpegang mencarikan solusi atas bermacam-macam permasalahan, seperti penanganan pandemi Covid-19.

“Pemprov DKI selama ini berpegang untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masalah dalam Jakarta, ” tutur tempat. [bal]

Back To Top