Telah 627 Bakal Calon Kepala Wilayah Sampaikan LHKPN ke KPK

Telah 627 Bakal Calon Kepala Wilayah Sampaikan LHKPN ke KPK
Berita

Telah 627 Bakal Calon Kepala Wilayah Sampaikan LHKPN ke KPK

Merdeka. com – Sebanyak 627 bakal calon kepala daerah telah memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negeri (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut diterima lembaga antirasuah hingga 3 September 2020.

“Pertanggal 3 September 2020 KPK menerima 627 LHKPN bakal calon kepala daerah pada pemilu serentak 2020, ” ujar Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Ipi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebesar 493 telah diverifikasi dengan kehormatan lengkap dan diberikan tanda dapat. Sedangkan sisanya, menurut Ipi sedang menunggu kelengkapan dokumen.

“KPK kembali mengingatkan bagi bahan calon kepala daerah yang belum menyampaikan LHKPN agar segera mengirimkan mengingat waktu yang dibutuhkan buat melakukan verifikasi dan melengkapi sertifikat pendukung, ” kata Ipi.

Selain itu, KPK mengingatkan bakal calon kepala daerah supaya tertib mengikuti tahapan pengisian LHKPN. Hingga kemarin KPK juga mendokumentasikan total 770 akun e-filling LHKPN yang telah diregistrasi sebagai bakal calon kepala daerah.

Terkait akun e-filling, KPK mengimbau agar calon yang pernah mempunyai akun e-filling untuk tidak menyusun akun baru. Tetapi cukup meminta untuk mengaktifkan kembali akunnya secara cara mengirimkan email ke infopemilu. [email protected] go. id dengan menuturkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK).

Jika belum memiliki akun, agar mengisi surat isian aktivasi dan mengirimkan form dengan telah ditandatangani kepada KPK mencuaikan pos.

“KPK akan segera mengaktifkan akun dan bahan dapat mulai mengisi LHKPN, ” kata Ipi.

Ipi meminta kepada para calon memasukkan secara benar informasi tentang masukan diri seperti nama, NIK, bagian telepon dan alamat email. Notifikasi terkait aktivasi akun e-filling, username dan kata sandi akan dikirimkan melalui no telepon yang didaftarkan.

“Demikian juga masa ada kesalahan pengisian harta atau kekurangan dokumen dan tanda terima LHKPN akan dikirimkan melalui email, ” kata Ipi.

Ipi mengatakan, calon kepala kawasan harus memahami bahwa mengisi surat isian aktivasi e-filling bukan berarti bahan telah mengisi e-LHKPN, sehingga mempunyai menerima tanda terima

“Dan, yang paling penting KPK meminta bakal calon untuk mengisi laporan hartanya secara lengkap, betul dan jujur. Transparansi dan moralitas calon kepala daerah dimulai dari keterbukaannya dalam melaporkan harta imbalan secara jujur, ” ucap Ipi.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6. com [bal]

Back To Top