Sekda DKI: Penghasilan TGUPP Ikut Dipangkas 25 Persen Untuk Covid-19

Sekda DKI: Penghasilan TGUPP Ikut Dipangkas 25 Persen Untuk Covid-19
Berita

Sekda DKI: Penghasilan TGUPP Ikut Dipangkas 25 Persen Untuk Covid-19

Merdeka. com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyatakan hak keuangan atau gaji Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga menemui pengurangan untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

Situasi tersebut sudah berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Benar Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kalau PNS terhadap TKD-nya, kalau gajinya full. Sementara TGUPP kan tidak dikenal gaji & tidak dikenal TKD dia cuma penghasilannya itu lah yang dipotong, ” ucap Saefullah saat dikonfirmasi, Minggu (31/5).

Penggolongan untuk hak keuangan TGUPP tidak masuk dalam struktur kepegawaian Pemprov DKI. Namun menggunakan aturan di anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Saefullah menjelaskan hak keuangan TGUPP memperoleh pengurangan sebesar 25 persen untuk penanganan covid-19 dan 25 persen ditunda pencairannya. Kemudian pengurangan tersebut sudah dilakukan mulai April 2020.

“Berlaku mundur memang per bulan April. Konsekuensinya tersedia hak-hak TGUPP yang sudah diberikan karena kan Kepgubnya mundur (terbit Mei 2020), ” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Daerah Sipil dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pergub ini menjelaskan tentang penyesuaian besaran penghasilan PNS untuk menutup kebutuhan anggaran penanganan Covid-19.

Peraturan itu ditetapkan di dalam 19 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta AniesBaswedan.

Pasal 3 melanda penundaan pembayaran penghasilan

ayat (1) penundaan pembayaran penghadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. TPP/TKD PNS/calon PNS ditunda sebesar 25% (dua puluha lima persen) dari TPP/TKD dalam kelas jabatannya dan

b. Insentif Pemungutan Pajak Wilayah ditunda sebesar 25 persen sejak insentif pemungutan pajak daerah terang yang diterima

Taat Pasal 4, jangka waktu rasionalisasi penghasilan tersebut akan dilakukan sejak April 2020 hingga Desember 2020 nanti.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengumumkan memotong sejumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Ibu Kota dialokasikan untuk pengerjaan pandemi virus corona Covid-19. Lupa satu anggaran yang dipotong adalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk ASN atau PNS.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6. com [noe]

Back To Top