Rancangan Pemeriksaan Saksi, Edhy Prabowo Hadir Sidang Dugaan Korupsi Benih Lobster

agenda-pemeriksaan-saksi-edhy-prabowo-hadir-sidang-dugaan-korupsi-benih-lobster-1
Berita

Rancangan Pemeriksaan Saksi, Edhy Prabowo Hadir Sidang Dugaan Korupsi Benih Lobster

Merdeka. com berantakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menjalani wasit dengan agenda pemeriksaan bukti dari jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia siap langsung di ruang wasit Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (28/4).

Berdasarkan pantauan merdeka. com, Edhy sudah muncul di ruang persidangan kira-kira 10. 25 WIB. Dirinya terlihat mengenakan batik suci bercorak coklat lengan lama. Ia tampak duduk di sela bangku ruang sidang menunggu sidang dimulai.

Kehadiran Edhy tersebut, merupakan permintaan pada wasit sebelumnya untuk mengikuti sesi secara offline. Lalu, semasa menunggu di ruang konvensi, Edhy turut ditemani pengaruh hukumnya yang sesekali mengobrol kepadanya.

Sedangkan dari lokasi sendiri, konvensi yang semula dijadwalkan tiba pukul 10. 00 WIB, sampai dengan pukul 10. 30 WIB belum lekas dimulai. Di arena konvensi sendiri baru nampak JPU dari KPK dan awak kuasa hukum para terdakwa.

Sekedar bahan dalam sidang kesempatan ini, jaksa turut memghadirkan 8 saksi di antaranya terdakwa penyuap Mantan Menteri KKP, yaitu Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito dengan sebagaimana diketahui telah dijatuhi vonis 2 tahun oleh majelis hakim.

Perlu diketahui bahwa Suharjito sendiri merupakan terdakwa yang telah dikabulkan permohonan justice collaborator atau JC sebab Majelis Hakim. Karena dianggap mengaku perbuatan dan tidak menjadi otak penyuapan terhadap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lebih lanjut buat saksi lainnya jaksa pula rencanya akan menghadirkan Bekas Sespri Edhy, Dalendra Kardina, serta seorang Mahasiswi Esti Marina. Lalu saksi lainnya, yaitu Agus, Kurniyawanto, Ardi Wijaya, Adi Sutejo, Betha Maya Febri, Dian Sukamawan, Trian Yunanda yang segenap berjumlah 9 saksi.

Dalam perkara itu, Edhy Prabowo turut didakwa menerima suap izin ekspor benih benur lobster (BBL) bersama terdakwa lainnya yakni Stafsus Menteri KKP Safri (SAF) dan Andreau Awak Misanta (APM), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi (SWD), Staf istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF) dan Amiril Mukminin (AM).

Dalam dakwaannya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa menerima uang sogok sebesar USD 77 ribu dan Rp 24. 625. 587. 250 oleh tim JPU pada KPK. Uang sogok berkaitan dengan pengurusan permisi ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Telah melakukan atau turut dan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai kelakuan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau ketentuan, ” ujar Jaksa Ali Fikri dalam dakwaannya pada Pengadilan PN Jakarta Induk, Kamis (15/4).

Jaksa menyebut, Edhy Prabowo menerima USD 77 ribu dari pemilik PT. Perut Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) Suharjito. Edhy menyambut uang tersebut melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadinya, dan Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Pemberian uang tersebut dilakukan pada 16 Juni 2020 di Kantor KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 16. Uang diberikan Suharjito kepada Safri sambil mengutarakan ‘ini titipan buat Menteri’. Selanjutnya Safri menyerahkan kekayaan tersebut kepada Edhy Prabowo melalui Amiril Mukminin.

Sementara penerimaan uang sebesar Rp 24. 625. 587. 250 diterima Edhy dari para eksportir benur lainnya. Namun jaksa tidak menyebut siapa saja eksportir tersebut. Jaksa hanya menyuarakan uang itu diterima Edhy melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi (anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo), Andreau Misanta Karakter selaku Staf Khusus Gajah dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Siswandhi Pranotoe Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistic Nusantara (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian persetujuan budidaya lobster dan kerelaan ekspor BBL kepada PT. DPPP dan para eksportir BBL lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edhy sebagai menteri.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya terdakwa bersama-sama Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT. DPPP dan para eksportir BBL lainnya, ” kata Jaksa.

Atas perbuatannya itu, para terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf an Undang -Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan.

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. [ded]

Back To Top