Pimpinan MPR Jamin Tidak Tersedia Agenda Titipan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Berita

Pimpinan MPR Jamin Tidak Tersedia Agenda Titipan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Merdeka. com – Wakil Ketua MPR RI Bagian PPP Arsul Sani menuturkan, tidak pernah di MPR membahas wacana masa bagian presiden. Arsul membantah ada pihak-pihak yang melobi fraksi-fraksi di MPR maupun pimpinan partai untuk mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Sejauh ini tidak ada yang melobi atau mengajak bicara fraksi-fraksi pada MPR maupun dengan pimpinan-pimpinan partai masing-masing terkait wacana masa jabatan Presiden diperpanjang. Di internal MPR sendiri juga tidak ada dengan pernah bicara soal tersebut, ” katanya kepada lepas. com, Senin (27/6).

Dia menjamin, tidak ada pasal titipan pada amandemen UUD 1945. Era ini MPR memang tengah membahas amandemen terbatas dengan merupakan rekomendasi MPR kurun sebelumnya.

Pemangku Ketua Umum PPP tersebut mengatakan, pembahasan amandemen UUD di sidang MPR berbeda dengan pembahasan undang-undang dalam DPR. Tidak bisa dalam sidang MPR mengajukan tawaran tiba-tiba atau usulan pada luar pembahasan yang diajukan.

“Amandemen UUD di sidang-sidang MPR tersebut beda dengan pembahasan UNDANG-UNDANG di DPR. Kalau dalam sidang MPR, maka tak bisa mengajukan usulan tiba-tiba atau baru di asing usulan yang semula diajukan. Jadi tidak bisa ada agenda baru, ” ujar Arsul.

“Ini beda dengan pembahasan RUU dimana bisa muncul ayat atau pasal baru dalam pembahasan yang semula tak dibicarakan ketika RUU serta Naskah Akademik nya dibuat dan diajukan, ” jelasnya.

Sementara itu, PPP melihat wacana tiga periode hanya sebagai ekspresi di negara demokrasi. Dia yakin, wacana itu diimbangi kelompok masyarakat yang tidak menginginkan masa jabatan presiden lebih dari dua era.

“PPP tunggal melihatnya itu sebagai roman di alam demokrasi dengan memang tidak bisa kita larang. Tapi kami percaya bahwa elemen masyarakat yang lain juga akan mengimbangi dengan paling tidak mengingatkan kembali bahwa salah satu poin penting yang menjadi haluan reformasi adalah tidak membiarkan siapapun yang memegang adikara untuk berkuasa lama, meninggalkan dari dua periode dengan menjadi kesepakatan bernegara kita di awal reformasi, ” pungkasnya. [fik]

Back To Top