Ombudsman Nilai Pemecatan 109 Tenaga Kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir Maladministrasi

Ombudsman Nilai Pemecatan 109 Tenaga Kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir Maladministrasi
Berita

Ombudsman Nilai Pemecatan 109 Tenaga Kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir Maladministrasi

Merdeka. com semrawut Kasus pelepasan 109 tenaga kesehatan Rumah Kecil Umum Daerah (RSUD) yang dilakukan Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam beberapa bulan lalu bersambung ke babak baru. Dari buatan pemeriksaan, Ombudsman menemukan maladiministrasi di dalam pemecatan itu.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan M Adrian Agustiansyah mengungkapkan, investigasi dikerjakan selama satu bulan dengan mengontrol dan meminta klarifikasi terhadap tenaga kesehatan yang dipecat, PPNI Sumsel, Ketua DPRD Ogan Ilir, Kabag Hukum Setda Ogan Ilir, Penasihat RSUD Ogan Ilir, dan Bupati Ogan Ilir.

Kesimpulannya terjadi maladiministrasi yang dilakukan Tumenggung Ogan Ilir berupa penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur.

“Tim pemeriksa Ombudsman Sumsel telah mengumpulkan barang bukti yang terang mengarah pada pemberhentian 109 gaya kesehatan RSUD yang dilakukan Tumenggung Ogan Ilir telah terjadi maladministrasi seperti yang disangkakan, ” ungkap Adrian, Sabtu (4/7).

Dikatakannya, sebagaimana Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian masukan yang dilakukan akan disusun di Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Jika ada unsur maladiministrasi oleh sebab itu akan dilakukan tindakan korektif bagi Bupati Ogan Ilir selama 30 hari untuk dipatuhi dan dijalankan.

“Jika tidak dijalankan, kami akan meneruskan LAHP ke Ombudsman RI untuk dilakukan penguatan menjadi rekomendasi yamg sifatnya final dan mengikat, ” tegasnya.

Dalam Pasal 351 ayat (4) dan (5) Undang-undang Cetakan 23 Tahun 2014 tentang tadbir daerah disebutkan, kepala daerah tetap melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai aksi lanjut pengaduan masyarakat. Sanksinya bersifat pembinaan khusus pendalaman bidang tadbir yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangan kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala kawasan atau pejabat yang ditunjuk.

“Secara lengkap akan dipaparkan pada saat penyerahan LAHP pada terlapor atau Bupati Ogan Ilir pada pertengahan bulan ini, ” kata dia.

Diketahui, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam memecat 109 tenaga kesehatan tubuh di RSUD setempat berdasarkan Tulisan Keputusan Nomor 191/KEP/RSUD/2020. Mereka dipecat dengan alasan tidak bekerja pedengan bolos selama lima hari berendeng.

Sebelum dipecat, ratusan tenaga medis itu menyampaikan kira-kira tuntutan, yakni penyediaan alat penjaga diri (APD) berstandar, insentif serta rumah singgah. Tuntutan ini diklaim pihak rumah sakit telah direalisasikan. [cob]

Back To Top