Menteri KKP Minta PPNS Lebih Jantan Tindak Tegas Penjahat Kelautan serta Perikanan

Berita

Menteri KKP Minta PPNS Lebih Jantan Tindak Tegas Penjahat Kelautan serta Perikanan

Merdeka. com – Gajah Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, meminta penyidik pegawai jati sipil (PPNS) bidang kelautan serta perikanan lebih berani, dalam menangani pelaku kejahatan ilegal fishing & destructive fishing.

Patuh dia, saat ini pelaku tindak pidana kejahatan kelautan dan perikanan, memiliki banyak modus dalam melangsungkan aksi kejahatan yang dilakukannya. Makin, ada kapal yang berani menabrakkan kapalnya ke kapal petugas jadi bentuk perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas.

“Beberapa keadaan yang lalu, saya melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun PSDKP Pontianak. Saya melihat secara langsung hasil dari kerja keras Kapal Pengawas Perikanan dalam menangkap 2 kapal ikan asing ilegal, ” prawacana Menteri Edhy saat membuka kerap koordinasi teknis (Rakornis) penanganan aksi pidana di bidang kelautan serta perikanan (TPKP) di Atria Hotel, Tangerang, Senin (27/7) malam.

Ketegasan tersebut diperlukan memikirkan dinamika penegakan hukum saat itu berjalan cepat dan kompleks. Alhasil, kasus illegal fishing maupun TPKP (Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan) berkembang dengan berbagai modus operandi.

Menurut nya, TPKP kerap kali tidak berdiri sendiri. Kejahatan pidana kelautan dan perikanan itu sering berkaitan dengan pencucian uang, perdagangan manusia, pemalsuan dokumen & penyelundupan, yang diduga juga berafiliasi dengan praktik illegal fishing.

“Kegiatan ini tidak teristimewa dilaksanakan dalam scope yang sendat, tapi bahkan lintas negara. Hal ini tentu menjadi tantangan untuk kita semua, ” kata tempat.

Oleh sebab tersebut, Edhy berharap kepada 98 PPNS KKP meningkatkan kapasitas aparat untuk memahami lebih komprehensif berbagai aspek TPKP.

Menteri Edhy berharap jajarannya bisa memiliki kompetensi dalam pendekatan multi rezim hukum (multi door approach), intelijen perikanan (fisheries intelligence), financial tracing tindak pidana kelautan dan perikanan, serta instrumen internasional lainnya.

“Ini akan menjadi modal istimewa kita dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, ” terang dia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy juga meminta agar PPNS Perikanan secara rajin memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Terlebih sebagai tindak lanjut UNDANG-UNDANG Perikanan, telah terbentuk Forum Harmonisasi Penanganan TPKP di 33 daerah. Dalam forum tersebut Menteri Bahari dan Perikanan berkedudukan sebagai Kepala, dan beranggotakan unsur-unsur Kejaksaan, POLRI, TNI AL, Imigrasi, Kemlu, Kemnaker, Dana Cukai, Hubla, serta Mahkamah Besar.

“Saya meminta supaya forum tersebut dapat dioptimalkan di percepatan proses penanganan tindak kejahatan Kelautan dan Perikanan khususnya dengan terkait kebijakan dan tata laksana bersama dalam TPKP. Begitu juga dengan kerja sama internasional dengan mendukung penegakan hukum agar mampu ditingkatkan, ” tegas dia. [lia]

Back To Top