Menaker Ida Pastikan Tenaga Medis Tenggat Relawan Covid-19 Dilindungi Program JKK

Menaker Ida Pastikan Tenaga Medis Tenggat Relawan Covid-19 Dilindungi Program JKK
Berita

Menaker Ida Pastikan Tenaga Medis Tenggat Relawan Covid-19 Dilindungi Program JKK

Merdeka. com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuahkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan MENODAI Nomor M atau 8 atau HK. 04 atau V atau 2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh Dalam Program Jaminan Kesusahan Kerja (JKK) pada Kasus Keburukan Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE tertanggal 28 Mei 2020 ini ditujukan kepada Para Gubernur Se-Indonesia dengan mempertimbangkan banyaknya urusan pekerja atau buruh yang terinfeksi Covid-19, dan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Terbitnya SE ini didasarkan Peraturan Pemimpin RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Kelanjutan Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor dengan timbul dari aktivitas pekerjaan, yakni kelompok faktor pajanan biologi.

“Untuk itu pekerja ataupun buruh dan atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak tempat manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ” kata Menteri dengan akrab disapa Ibu Ida ini di Jakarta , Senin (1/6).

Pada SE tersebut, Ibu Ida menjelaskan pekerja atau buruh yang sanggup dikategorikan memiliki risiko khusus atau spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu (1) gaya medis dan tenaga kesehatan, dengan meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bekerja merawat atau mengobati pasien pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, serta atau tempat Iain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat buat merawat atau mengobati pasien terkena Covid-19.

©2020 Merdeka. com

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yakni dokter, dokter gigi, dokter ahli dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker & tenaga teknis kefarmasian, dan gaya kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan tubuh, ” kata Ibu Ida.

(2) tenaga pendukung ataupun supporting kesehatan pada rumah rendah, fasilitas kesehatan, dan atau tempat lain yang ditetapkan untuk menuntaskan pasien terinfeksi Covid19. Mereka pada antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya; dan (3) tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.

Lebih sendat Ibu Ida dalam SE itu meminta kepada Para Gubernur buat memastikan setiap pemberi kerja (perusahaan atau instansi atau lembaga atau organisasi) pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid-19 agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, SE ini juga menodong perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada pekerjaan dengan risiko khusus atau spesifik tersebut agar mendaftarkan pekerja atau buruh itu ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan dan menyungguhkan pekerja atau buruh mendapatkan kebaikan JKK.

“Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja ataupun buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pelaku atau buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai secara ketentuan peraturan perundang-undangan, ” katanya.

Ibu Ida serupa meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 & jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian laba program JKK dan penyelesaian akan perbedaan pendapat dalam menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sekali lagi, Saya meminta Kepala Dinasnaker agar menugaskan Penilik Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 & jaminan sosial tenaga kerja, cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ” pungkas Ibu Ida. [hhw]

Back To Top