Mahfud MD: Bagi Pemerintah Pancasila Tersebut Dimaknai Satu Tarikan Napas

Mahfud MD: Bagi Pemerintah Pancasila Tersebut Dimaknai Satu Tarikan Napas
Berita

Mahfud MD: Bagi Pemerintah Pancasila Tersebut Dimaknai Satu Tarikan Napas

Merdeka. com – Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan Pancasila harus dimaknai sebagai satu ideologi secara utuh, tidak terpecah-pecah meskipun ada lima asas di dalamnya.

“Bagi Pemerintah, Pancasila itu adalah lima sila yang adalah satu kesatuan pemahaman, yang kudu diutarakan atau dimaknai dalam kepala tarikan napas. Tidak bisa dikenal satu sila, dua sila, tiga sila atau empat sila; tapi lima sila sekaligus, ” kata Mahfud usai menemuii Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta , Selasa (17/6) malam.

Penolakan Pemerintah terhadap rencana pembahasan RUU HIP didasarkan atas sudah ada legalitas yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa. Mahfud mengatakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Kaum Sementara (Tap MPRS) RI Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 menjadi pokok bagi setiap pembahasan mengenai ajaran negara, termasuk haluan ideologi Pancasila.

“Menyangkut soal subtansi, Presiden (Joko Widodo) menyatakan kalau Tap MPRS Nomor XXV Tarikh 1966 adalah Tap MPRS yang masih sah berlaku, dan semakin diperkuat oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003, ” tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Tap MPRS tersebut memuat tentang Pembubaran Kelompok Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Daerah NKRI bagi PKI dan Pembatasan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Alasan penolakan Pemerintah berikutnya ialah karena rumusan Pancasila merupakan hasil keputusan akhir & konsensus nasional dari para pendiri bangsa, yang lahir dari bermacam-macam diskusi.

“(Pancasila) Tersebut adalah rumusan terakhir yang berisi dari lima sila, dia merupakan hasil rangkaian dari diskusi-diskusi & substansi yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945, kemudian diperbaiki dengan kesepakatan baru melalui Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan disahkan oleh BPUPKI pada 18 Agustus 1945, ” tuturnya menjelaskan.

Atas pokok pertimbangan tersebut, lanjut Mahfud, Pemerintah memutuskan untuk menolak pembahasan RUU HIP yang diusulkan dan diinisiasi oleh DPR.

“RUU HIP itu adalah usul rintisan DPR. Oleh sebab itu, Pemerintah belum ada rencana untuk membahasnya dan menyatakan menunda pembahasannya, ” ujarnya. Dikutip Antara. [gil]

Back To Top