Langgar Prokes pada Masa PPKM Darurat di Bali, WNA Akan Langsung Dideportasi

langgar-prokes-pada-masa-ppkm-darurat-di-bali-wna-akan-langsung-dideportasi-1
Berita

Langgar Prokes pada Masa PPKM Darurat di Bali, WNA Akan Langsung Dideportasi

Merdeka. com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali Jamaruli Manihuruk menegaskan pihaknya akan langsung mengusir warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan tubuh (prokes) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Bali. Langkah itu dilakukan minus peringatan lebih dahulu.

“Kami ingin mengantarkan kepada warga negara ganjil yang berada di Bali, pada masa PPKM Darurat ini, kami memastikan & memberikan suatu tindakan yang tegas bila orang langka tidak mengikuti protokol kesehatan, ” kata Jamaruli zaman konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (1/7).

Kesibukan tegas yang diberikan bersifat pendeportasian. Sanksi itu pantas dengan aturan administrasi keimigrasian, yakni Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Di sana, berbunyi di setiap pendatang yang membahayakan atau patut diduga membahayakan atau tidak mematuhi perundang-undangan dengan berlaku akan dikenakan kesibukan administratif keimigrasian, salah satunya pendeportasian, ” imbuhnya.

“Ini saya tegaskan kembali kepada warga negara asing yang ada di Bali. Kami akan melayani pendeportasian jika orang ganjil tersebut melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, seusai dengan pasal tersebut, ” tegasnya.

Peraturan jelas itu juga arahan dari Gubernur Bali dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves).

“Ini juga arahan dari Manko Marves serta Gubenur Bali. Kalau sebelumnya kami melalukan tindakan yang cukup soft, tapi kali ini kami tegaskan kami tidak berpikir untuk soft lagi karena ini darurat, ” ujarnya.

“Sesuai Undang-Undang Imigrasi, tak ada peringatan untuk tersebut. Langsung deportasi dan ini perlu diketahui semua sebab warga asing yang tersedia di Bali. Ini pada keadaan darurat, langsung kita terapkan sesuai Undang-Undang saja, ” tegas Jamaruli.

Implementasi pengetatan aktivitas kelompok pada ppkm darurat jawa bali final from merdekacom [yan]

Back To Top