Kerap Hak Interpelasi, Fraksi PNA Soroti Plt Gubernur Aceh Beristri Perut

Kerap Hak Interpelasi, Fraksi PNA Soroti Plt Gubernur Aceh Beristri Perut
Berita

Kerap Hak Interpelasi, Fraksi PNA Soroti Plt Gubernur Aceh Beristri Perut

Merdeka. com kacau Ketua Ijmal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA), Samsul Bahri alias Tiyong menyoroti Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah beristri lebih dari satu dalam sidang sempurna interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (25/9).

“Berdasarkan pemberitaaan media yang tak pernah dibantah, saudari Yunita Padang arafah merupakan istri kedua dari darah Plt Gubernur Nova Iriansyah, ” kata Tiyong dalam rapat peripurna tersebut.

Tiyong mengatakan, berdasarkan data dan dokumen kepegawaian, Yunita Arafah sampai saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Unsyiah yang masih berkedudukan lajang. Padahal faktanya yang bersentuhan telah lama menjadi isteri ke-2 Plt Nova, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak.

Atas fakta tersebut, sebut Tiyong, Yunita Arafah secara meyakinkan sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi: “Pegawai Kampung Sipil wanita tidak diizinkan buat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat”.

Begitu juga, lanjutnya, berdasarkan sertifikat resmi Model BB. 2-KWK yang dilaporkan pada negara saat pendaftaran sebagai Calon Wakil Gubernur Aceh pada tahun 2016. Nova Iriansyah tidak mencantumkan Yunita Arafah & kedua anak mereka dalam daftar riwayat hidup.

“Namun diketahui Yunita Arafah sering diberikan fasilitas negara oleh saudara Plt Gubernur. Hal ini menunjukkan darah Plt Gubernur telah melakukan pembohongan publik, menipu rakyat Aceh dan menipu negara, ” sebutnya.

Tiyong menjelaskan, seharusnya jadi pejabat negara Nova Iriansyah dan keluarganya berkewajiban menjadi teladan buat taat dan patuh pada di setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tiyong menyebutkan, Nova Iriansyah diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 (UUPA) Perkara 47 Huruf f “menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan; “.

Lalu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (UU Pemda) Pasal 61 Ayat 2 mengenai Sumpah/Janji Kepala Daerah. Selanjutnya Perpres Nomor 16 tahun 2016 Perkara 7 Ayat 2 tentang Sumpah/Janji jabatan Gubernur/Wagub yang diantaranya berbunyi: “menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya. ”

“Dengan demikian dapat disimpulkan, selama ini saudara Plt Gubernur Aceh secara sadar dan meyakinkan telah melakukan pembohongan publik dan penipuan kepada negara, ” tukasnya.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tak menyambut pertanyaan hak interpelasi DPR Aceh dalam sidang paripurna DPRA, yakni tentang statusnya yang dikabarkan memiliki istri lebih dari satu.

“Ini masalah-masalah domestik beta selaku pribadi, sehingga saya merasakan tidak perlu menjawab dalam forum ini, tetapi apabila dimungkinkan & dipertanyakan terus, akan saya berat secara tertulis. Hal ini mengacu substansi interpelasi, ” ujar Nova. [gil]

Back To Top