Kemenkum HAM: RKUHP untuk Ciptakan Keseimbangan Kepentingan Nasional dan Masyarakat

kemenkum-ham-rkuhp-untuk-ciptakan-keseimbangan-kepentingan-nasional-dan-masyarakat-1
Berita

Kemenkum HAM: RKUHP untuk Ciptakan Keseimbangan Kepentingan Nasional dan Masyarakat

Merdeka. com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Bani adam (Kemenkum HAM) menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). RKUHP disebut bertujuan menancapkan keadilan dan ketertiban.

“Dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, ” kata Besar Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Kemenkumham, Tubagus Erif Faturrahman kepada merdeka. com, Minggu (6/6).

Penegakkan hukum lewat RKUHP, kata Tubagus, dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan. “Dengan mengindahkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan keinginan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila serta UUD NKRI Tahun 1945, ” sambungnya.

Dia berharap, ke aliran KUHP menjadi solusi penting jika langkah lain tak efektif dalam mengatasi kasus nasional dan masyarakat. Selain itu, KUHP tidak mengusik hak dan kebebasan individu.

“Seminimal barangkali tidak mengganggu hak-hak & kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektif dalam masyarakat demokratis yang baru, ” ujarnya.

Tubagus juga berharap RKUHP menjadi peletak dasar gedung sistem hukum pidana nasional untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan atau peninggalan kolonial yang telah digunakan sejak lama.

“Upaya pengkodifikasian dan sekali lalu unifikasi hukum sebagai salah satu pembangunan hukum nasional pada Indonesia, ” ucap dia.

Sebagai fakta, pemerintah dan DPR sedang menggodok RKUHP. Sempat menjadi polemik di masyarakat, kini RKUHP tersebut tengah disosialisasikan.

merdeka. com mendapatkan draf RUU KUHP tersebut. Salah satu kausa yang menjadi sorotan yakni tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Dalam Bab II Tindak Pidana terhadap Nilai Presiden dan Wakil Kepala disebutkan dalam Pasal 217 yang berbunyi, setiap karakter yang menyerang diri Pemimpin atau Wakil Presiden dengan tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih mengandung dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun.

Tengah Pasal 218 berbunyi:

Ayat 1: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun 6 bulan atau kejahatan denda paling banyak kategori IV.

Ayat 2: Tak merupakan penyerangan kehormatan ataupun harkat dan martabat sama dengan dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan buat kepentingan umum atau pembelaan diri.

Sementara pasal 219 yakni mengatur tentang gambar ataupun biasa dikenal dengan meme presiden di media elektronik atau media sosial. Hal tersebut bisa termasuk mengabaikan pidana apabila dianggap menyerang kehormatan dan martabat pemimpin dan wakil presiden.

Pasal 219 tersebut berbunyi:

Setiap Karakter yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau tulisan sehingga terlihat oleh ijmal, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan nilai terhadap Presiden atau Pengantara Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau bertambah diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 kamar atau pidana denda memutar banyak kategori IV.

Namun, di pasal selanjutnya dijelaskan, kesibukan pidana tersebut hanya mampu diproses hukum apabila tersedia aduan. Pengaduan itu dilakukan langsung oleh presiden & wakil presiden. Tidak mampu diwakilkan.

Pasal 220 berbunyi:

Ayat 1: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 cuma dapat dituntut berdasarkan persaingan.

Ayat 2: Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terekam oleh Presiden atau Pengantara Presiden. [rhm]

Back To Top