Ini Poin Kesepakatan DPR dan Konsorsium Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja

Ini Poin Kesepakatan DPR dan Konsorsium Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja
Berita

Ini Poin Kesepakatan DPR dan Konsorsium Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja

Merdeka. com kacau DPR berhubungan perwakilan dari organisasi serikat pelaku telah menghasilkan empat poin kata sepakat terkait RUU Omnibus Law Membikin Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pembahasan selama dua hari sejak Kamis sampai Jumat (20-21 Agustus) di Hotel Mulia, Jakarta .

“Inilah beberapa kesepakatan yang telah dibuat timus yang telah bekerja dari tanggal 20 sampai tanggal 21 pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita sudah umumkan serta sudah kita sepakati di sini dapat diimplementasikan ke dalam RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh DPR dalam waktu lekas, ” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada konvensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/8).

Beserta poin hasil pertemuan tersebut yakni, pertama soal mendasarkan materi bagasi klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kegiatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan delapan putusan MK menyangkut ketenagakerjaan, yaitu Perjanjian Kegiatan Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian pergantian hubungan industrial, jaminan sosial, dan materi muatan lain yang terpaut dengan putusan MK.

Kedua mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja bertemu ketentuan UU Nomor 13 Tarikh 2003 dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

Ketiga berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri, pengaturannya dapat dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.

Terakhir, keempat Fraksi-fraksi akan memasukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh ke di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bagian.

Pekerja Tetap Menimbulkan Klaster Ketenagakerjaan Keluar Dari RUU Ciptaker

Terhadap 4 point hasil kesepakatan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi langkah DPR yang mengakomodasi aspirasi perihal RUU Ciptaker. Tetapi, Dia tetap menginginkan biar klaster ketenagakerjaan di RUU tersebut agar dikeluarkan dari RUU Ciptaker

“Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sepatutnya dikeluarkan dari RUU Ciptaker bila memungkinkan, apabila mungkin 10 klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat disahkan RUU Cipta Kegiatan, ” ujar Said pada kesempatan konferensi pers tersebut.

Said menyampaikan, serikat pekerja serta buruh memahami tujuan utama dari RUU Cipta Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo itu. Mereka setuju jika diperlukannya regulasi untuk mempermudah investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

“Kita mengarungi, kami serikat pekerja dan pekerja setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Tetapi secara bersamaan, klaster ketenagakerjaan adalah klaster perlindungan buruh seluruh Indonesia. Angkatan kerja yang akan masuk pasar kerja juga hendak terlindungi dalam klaster tenaga kerjaan, ” tuturnya. [bal]

Back To Top