Gubernur Edy Rahmayadi: ASN Harus Adil saat Pilkada

Gubernur Edy Rahmayadi: ASN Harus Adil saat Pilkada
Berita

Gubernur Edy Rahmayadi: ASN Harus Adil saat Pilkada

Langgas. com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan agar para pengelola pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan aparatur sipil negara (ASN) menjunjung tinggi netralitas. Keberpihakan dapat membuat konflik di tengah masyarakat.

“Penyelenggara pilkada dan ASN memiliki hak memilih, tetapi tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada bagian calon walikota dan bupati. Itu ada undang-undangnya, tetapi pelanggaran itu masih terus terjadi. Begitu selalu penyelenggara pilkada, ada oknum-oknum dengan tidak netral sehingga merugikan bahan yang lain. Ini dapat menjadi sumber konflik di masyarakat & harus dihindari, ” kata Edy saat memimpin rapat virtual secara kepala daerah, Forkopimda, KPU serta Bawaslu dari 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, di Pendopo Vila Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (25/8).

Edy meminta agar Bawaslu menangani tegas segala bentuk pelanggaran agar tidak memicu perselisihan dan tidak merugikan para pasangan calon. Penyelenggaraan pilkada yang profesional dan berkualitas, menurutnya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga berkualitas, sehingga mampu membentuk daerah yang dipimpinnya.

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengatakan, pilkada serentak di Sumut telah memasuki tahap pemutakhiran keterangan pemilih dan penyusunan data pemutakhiran. Untuk memperoleh data yang kasatmata, KPU terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Pemprov Sumut.

“Sekarang kita sedang pemutakhiran data pemilih dan menyusunnya. Kita bekerja sebanding dengan Dinas Dukcapil untuk peristiwa ini, agar semua penduduk Sumut yang sudah memiliki hak menuruti terdaftar, ” terang Herdensi.

Terkait Naskah Perjanjian Menyerahkan Daerah (NPHD), Herdensi mengatakan, tinggal satu daerah lagi yang belum 100 persen menyalurkan dananya. Tetapi, hal itu belum mengganggu proses penyelenggaraan pilkada.

“Tinggal satu daerah yang belum menyelesaikan NPHD-nya, masih 90 persen. Tetapi saat ini belum mengganggu proses penyelenggaraan pilkada. Tetapi, kita mau dorong agar ini cepat siap dan masalah NPHD kita sungguh-sungguh sudah selesai semua, ” tambah Herdensi.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mendahulukan lima hal terkait pilkada kali ini, yaitu risiko penyebaran Covid-19, pemanfaatan dana bansos oleh petahana, keterlibatan ASN dalam kampanye, politik uang, dan pentingnya partisipasi masyarakat.

“Saat ini kita di situasi pandemi, jadi protokol kesehatan wajib. Dan di kala pandemi ini kita juga harus waspada petahana menggunakan dana bansos untuk kampanye, melibatkan kadisnya, kepala desa, atau perangkat lainnya. Kita juga harus pantau ketat politik uang, karena saat ini tanda ekonomi kita sedang sulit, karena itu penting partisipasi masyarakat di mengawasi pilkada saat ini, ” kata Frida.

Sementara tersebut, Polda dan TNI telah menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas keamanan selama pilkada. Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Makmur Ginting, Polri telah menyiapkan 21. 000 personel buat pengamanan pilkada. Mereka didukung 8. 146 personel TNI.

“Kita sudah menyiapkan 21. 000 personel, itu 2/3 kekuatan Polda Sumut ditambah lagi 8. 146 personel dari TNI. Kita serupa melakukan pergeseran 1. 200 awak termasuk Brimob ke Nias, karena dari pengalaman kita di sana perlu pengawasan lebih. Secara ijmal kita sangat siap untuk melayani pengamanan pilkada di Sumut, ” tegasnya. [rhm]

Back To Top