BPS: Jaga Jarak Sulit Diterapkan zaman di Angkot

BPS: Jaga Jarak Sulit Diterapkan zaman di Angkot
Berita

BPS: Jaga Jarak Sulit Diterapkan zaman di Angkot

Lepas. com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis survei terkait penggunaan sarana pemindahan angkutan umum selama pandemi Covid-19. Hasilnya dari total 90. 967 responden, ternyata sebanyak 13, 49 persen dalam sebulan terakhir turut menggunakan angkutan umum.

“Jadi 13, 49 persen sebab responden selama sebulan terakhir tersebut menggunakan angkutan umum dan dengan paling banyak di sana ada 23% menggunakan angkot, ” perkataan Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto dalam diskusi virtual, Senin (28/9).

Dalam pemaparannya disampaikan, sebanyak 20, 60 persen memakai ojek online dan 20, 02 persen taksi. Lalu, 19, 29 persen menggunakan bis atau perahu dan terakhir sebanyak 17, 78 menggunakan kereta/MRT/CL.

Lanjutnya, dari hasil survei ini, ternyata masih banyak angkutan umum dengan kurang memperhatikan protokol kesehatan, lengah satunya adalah angkot yang pelik dalam menerapkan jaga jarak.

“Untuk jaga jarak, yang harus jadi perhatian adalah buat angkot dan mikrolet yang cuma 43 persen berhasil menerapkan jaga jarak, ” terangnya.

Walaupun, ia menyadari bahwa kedudukan angkot yang terbatas ruangnya, mewujudkan para penumpang kesulitan untuk mengelola jarak. Namun pemerintah harus menyampaikan perhatian terhadap protokol kesehatan saat di angkot.

“Ini bisa disadari ketika ruang di angkot sangat terbatas kemungkinan, mereka mengalami kesulitan untuk jaga tenggang. Jadi kita perlu memberikan perhatian untuk protokol kesehatan di angkot, ” ujarnya.

Selain masalah untuk jaga jarak, kata Suhariyanto, angkot masih memiliki tantangan terkait kepatuhan para supir buat penggunaan masker. Lantaran sebanyak 59, 62 pengemudi angkot yang mengindahkan penggunaan masker sedangkan untuk pengemudi bus hanya 57, 58 tip memakai masker.

“Di angkot dan bis ini mutakhir sekitar 59% nya pengemudi dengan menggunakan masker. Jadi perlu digalakkan sekali lagi kepada pengemudi. Itu harus menggunakan masker, ” ujarnya.

Alasan Masyarakat Tidak Patuhi Protokol Kesehatan

Pada pemberitaan sebelumnya, Suhariyanto serupa menyampaikan alasan masyarakat tak patuhi protokol kesehatan. Lebih banyak menghargai, karena tidak adanya sanksi dengan tegas.

“Lebih dari setengah responden sekitar 55 persen berpendapat bahwa tidak ada sanksi menjadi alasan utama tidak menerapkan protokol kesehatan, ” katanya.

Kemudian, 39 persen membalas karena tidak adanya kejadian Covid-19 di lingkungannya, lalu 33 tip merasa sulit bila harus menerapkan protokol kesehatan dalam bekerja.

Sedangkan, 23 persen menilai harga masker hand sanitizer, & APD mahal, 21 persen kelanjutan mengikuti orang lain, dan 19 persen karena faktor aparat ataupun pimpinan yang tidak memberikan meneladan.

“Jadi walau sekarang pemerintah telah menetapkan sanksi, tetapi ke depan sepertinya sanksi perlu dipertegas lagi, ” sarannya. [ded]

Back To Top