Besar BNPT Bertemu Pimpinan LPSK, Bahas PP Perlindungan Korban Terorisme

Berita

Besar BNPT Bertemu Pimpinan LPSK, Bahas PP Perlindungan Korban Terorisme

Merdeka. com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas terpaut kompensasi korban tindak pidana terorisme. Kedua lembaga ini juga membakar segera dikeluarkan peraturan pemerintah.

“Seperti yang disampaikan pihak LPSK, istilahnya pertemuan ini buat menjalin komunikasi dan koordinasi di rangka pemulihan korban terorisme, sekali lalu mengucapkan selamat atas pergantian pimpinan BNPT, ” ujar Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).

Pertemuan ini adalah dengan pertama bagi Kepala BNPT anyar dengan lembaga lain, setelah sebelumnya sejak dilantik, 6 Mei semrawut, Boy Rafli langsung bergerak lekas melakukan pertemuan internal. Menurutnya, banyak hal-hal yang tentunya perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan memberikan perlindungan pada saksi dan korban terutama di konteks kasus tindak pidana terorisme.

“Dengan adanya Peraturan baru Nomor 5 Tahun 2018, perlu kita konkretkan dengan kerjasama menjadi semacam Standar Operasional Metode (SOP). Termasuk juga hal yang perlu dilanjutkan yaitu kerjasama (MoU) yang nampaknya sudah harus kita perbarui lagi, ” tutur bekas Kapolda Papua tersebut.

Boy juga menuturkan bahwa pihaknya akan secara proaktif mendorong Sistem Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Objek Tindak Pidana Terorisme agar cepat disahkan.

“Tadi juga telah kita bahas dan kita bersepakat setelah hari raya Idul Fitri ini akan kita tuntaskan. Demikian juga secara proaktif bersangkutan dengan PP Perlindungan yang mau kita upayakan agar segera disahkan dan diterbitkan, ” terangnya.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BNPT yang baru Irjen Boy Rafli Amar. “Jadi awak sebetulnya ingin meneruskan dan memajukan kerjasama yang sudah terjalin semasa ini, ” ujar Nasution.

Nasution mengatakan, selama itu kerjasama BNPT dan LPSK telah berjalan baik. Ia berharap dalam bawah kepemimpinan Boy, kerjasama itu akan berjalan lebih baik lagi. Menurutnya, MoU BNPT dan LPSK sebenarnya telah berakhir sehingga dibutuhkan ada kesepahaman baru untuk segera ditanda tangani.

“Dan penting lagi kita menyamakan kesan, apalagi setelah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme disahkan. Ada beberapa instruksi yang diberikan kepada kami, BNPT dan LPSK dan harus cepat dirumuskan oleh negara terutama kurang PP berkaitan dengan hak-hak korban, ” tuturnya.

Susilaningtias yang juga Wakil Ketua LPSK menyebutkan adanya beberapa kendala dengan dibahas berkaitan dengan mandeknya perdebatan PP turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

“Itu sangat penting bagi BNPT serta LPSK sehingga tadi kami bahas agar PP itu bisa cepat ditandatangani oleh presiden. Karena pemisah waktu untuk pengajuan kompensasi kepada para korban sudah mau habis, yaitu tahun depan. Jadi kita harus sudah bersiap untuk tersebut, ” tandasnya. [did]

Back To Top