Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Terbukti, BPKH Kembali Raih Opini WTP dari BPK

akuntabilitas-pengelolaan-dana-haji-terbukti-bpkh-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-1
Berita

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Terbukti, BPKH Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Merdeka. com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat Opini Biasa Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020 berdasarkan Informasi Hasil Pemeriksaan (LHP).

Opini WTP tersebut merupakan yang ke 3 kalinya berturut-turut sejak BPKH menyusun Laporan Keuangan Tarikh 2018. Kepala Badan Pengelola BPKH Anggito Abimanyu membuktikan bagi BPKH Opini WTP atas Laporan keuangan BPKH ini merupakan hal yang sangat penting bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji. Pendapat WTP ini untuk menegakkan kepercayaan masyarakat atas tata dana haji yang prudent.

“Opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Opini WTP ketiga kalinya ini menunjukan bahwa tata dana haji aman dan Likuid sesuai dengan keyakinan perundangan yang berlaku, ” ujar Anggito.

Secara konsisten pengelolaan uang haji dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat di mana hasilnya berupa nilai manfaat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri pada setiap tahun. Laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Masukan Operasional, Laporan Arus Dana, Laporan Perubahan Aset Bersih, dan Laporan Realisasi Perkiraan.

Posisi pemberian haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember 2020 mengalami peningkatan 16, 56 % atau menjadi sebesar Rp144, 91 triliun, terdiri dari Rp141, 32 triliun alokasi dana penyelenggaraan Ibadah haji dan Rp3, 58 triliun Dana Wujud Umat. Dana haji damai dikelola oleh BPKH sanggup dilihat dari Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas wajib.

Rasio Solvabilitas yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan BPKH atas pelunasan pinjaman dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan aset netto (harta imbalan dalam bentuk apa pun) yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek.

Rasio Solvabilitas BPKH dari tahun 2018 sampai 2020 terus bertumbuh, dari 104% menjadi 108%. Rasio likuiditas wajib adalah kemampuan BPKH menyediakan Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam tahun berjalan. Bersandarkan amanah UU No. 34 tahun 2014, BPKH tetap menjaga minimal 2x BPIH.

Dalam realisasinya, tahun 2020 rasio likuiditas wajib terjaga sebesar pada angka 3, 82x BPIH. Rasio likuiditas wajib 3, 82x berarti BPKH telah mempersiapkan dana untuk penyelenggaraan Ibadah Haji mendekati 4 kali pelaksanaan haji. Sedekah likuid untuk penyelenggaraan Ibadah Haji bersumber dari aktiva lancar yang ditempatnya pada bank Syariah (BPS-BPIH) & investasi Jangka Pendek senilai Rp54 triliun Neraca BPKH 2020 menyajikan jumlah urusan kepada Jemaah tunda/batal menuju (Rp8, 6 triliun), namun tidak mencatat adanya kegiatan atau utang khususnya kepada penyedia hotel atau layanan di Arab Saudi.

Laporan operasional BPKH tahun 2020 mencatat surplus sebesar Rp5, 8 triliun dan tidak terdapat investasi yang mengalami rugi. BPKH juga telah menyalurkan dana Rp2 triliun dalam wujud virtual account bagi publik tunda dan jemaah nanti.

Selain menganjurkan opini WTP, BPK serupa menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dimaksudkan untuk terus meningkatkan kinerja kualitas Pengelolaan Keuangan Haji ke depan.

“BPKH mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan serta telah menindaklanjutinya dan berkomitmen menyelesaikan untuk perbaikan kemampuan terus menerus, audit dengan dilakukan BPK menjadi keterangan bahwa dana haji mendapatkan pengawasan yang sangat sendat. BPK juga menjunjung luhur independensi, Obyektifitas dan Profesionalisme dalam mengawasi Dana Haji, ” ujar Anggito dalam Jakarta , Selasa (29/06).

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Tata keuangan Haji, Laporan keuangan disampaikan setiap semester dan tahunan kepada Presiden dan DPR. Dalam menjalankan tugas BPKH juga telah tersertifikasi ISO 9001: 2015 (sertifikasi Sistem Manajemen Mutu) & ISO 37001: 2016 (Sistem Manajemen Anti penyuapan).

Mendukung tercapainya Pemangku Negara yang bersih dan bebas Manipulasi , Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Personel BPKH berkomitmen untuk melaporkan kekayaannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dengan Bersih dan Bebas lantaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Upah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai wujud transparansi mendukung upaya penerapan Tata Kelola yang Tertib dengan mengeluarkan Peraturan BPKH Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kebesaran Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Lingkungan BPKH. Memperkuat janji pencegahan manipulasi , BPKH juga telah menerapkan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System). [hrs]

Back To Top