17 Orang Jadi Tersangka Pertambangan Minus Izin di Sulteng

17 Orang Jadi Tersangka Pertambangan Minus Izin di Sulteng
Berita

17 Orang Jadi Tersangka Pertambangan Minus Izin di Sulteng

Merdeka. com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, menetapkan 17 orang yang diduga sebagai pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah setempat. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Asuh Superanoto, di Palu, Jumat mengucapkan 17 orang yang ditetapkan jadi tersangka tersebut, dari kurun waktu proses hukum, satu tersangka dalam tahun 2019 dan 16 pelaku tahun 2020.

“15 Di antaranya sudah dilakukan periode II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa penuntut umum, sementara dua tersangka sedang dalam proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng, ” jelasnya seperti dilansir Antara.

Didik mengatakan, 17 tersangka tersebut diketahui melakukan pertambangan tanpa izin di wilayah Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan, dari 17 tersangka itu, ada yang berperan sebagai pemilik modal, membawa atau mengangkut hasil tambang berupa batu pasir dan tanah yang akan diolah di Poboya Palu.

Mantan Wadir Reskrimum Polda Sulteng ini menerangkan, selain permasalahan tambang dalam Dongi -Dongi, penyidik Ditreskrimsus juga sementara melakukan penyelidikan dua kasus tambang di Kabupaten Morowali terpaut tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kemudian katanya, satu kasus terkait tambang pada Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, besar kasus tambang di Kabupaten Parigi Moutong. Dijelaskannya, di Parigi Moutong tepatnya di Kecamatan Moutong serta di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, dan satu kasus pada lokasi tambang Poboya Palu.

Dia menambahkan dari data tersebut menunjukkan Polda Sulteng langgeng serius menangani masalah pertambangan minus izin di wilayah Sulawesi Tengah.

“Setiap ada petunjuk atau informasi pasti akan ditindak lanjuti oleh Polda Sulteng, namun masalah PETI ini tidak cukup dilakukan penegakan hukum atau dikerjakan razia besar-besaran, tetapi perlunya tata kelola pertambangan yang baik sebagaimana harapan Bapak Kapolda Sulteng, ” katanya.

“Dalam kerap dengar pendapat di kantor DPRD Sulteng, Kamis (18/6) bersama Premi I dan III membahas pertambangan tanpa izin, Kapolda menyampaikan setidaknya telah dilakukan penegakan hukum kepada 17 tersangka dari kurun tarikh 2019 dan 2020 ini, ” imbuhnya. [eko]

Back To Top